Karhutla: Tragedi Tahunan Dan Pertanyaan Komitmen Kita

Karhutla: Tragedi Tahunan Dan Pertanyaan Komitmen Kita

Opini oleh: Syaifuddin Miftah

 

Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) seolah telah menjadi agenda rutin yang datang bersamaan dengan musim kemarau di Indonesia. Setiap tahun, ribuan hektar hutan terbakar, langit di berbagai wilayah Sumatra dan Kalimantan berubah menjadi abu-abu, dan jutaan warga terpaksa menghirup udara beracun. Meskipun berbagai upaya pemadaman dan regulasi telah diterbitkan, fakta bahwa bencana ini terus berulang menunjukkan adanya masalah sistemik yang belum terselesaikan secara tuntas.

Secara teoritis, faktor iklim seperti fenomena El Niño memang meningkatkan risiko kebakaran. Namun, mengambinghitamkan alam atas bencana Karhutla adalah bentuk penyesatan logika. Sebagian besar kebakaran hutan di Indonesia tidak terjadi secara alami, melainkan akibat ulah manusia (human-made disaster). Motif utamanya jelas: efisiensi ekonomi dalam pembukaan lahan (land clearing) untuk perkebunan atau pertanian. Metode tebas-bakar (slash-and-burn) masih dianggap sebagai cara paling murah dan cepat, meskipun dampaknya sangat merusak ekosistem dan kesehatan publik.

Dampak dari Karhutla tidak bisa dipandang sebelah mata:
Kesehatan dan Sosial: Kabut asap memicu penyakit saluran pernapasan (ISPA), mengganggu aktivitas sekolah, hingga melumpuhkan roda ekonomi lokal.
Kerusakan Ekosistem: Lahan gambut yang terbakar melepas emisi karbon dalam jumlah masif ke atmosfer, mempercepat perubahan iklim global, dan menghancurkan habitat flora serta fauna endemik.
Diplomasi Internasional: Asap lintas batas (cross-border haze) kerap merenggangkan hubungan diplomatik Indonesia dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura.

Pemerintah sejatinya telah memiliki seperangkat aturan hukum yang tegas untuk menindak pelaku pembakaran hutan. Namun, persoalan utama terletak pada penegakan hukum dan pengawasan. Sering kali, sanksi hukum hanya menyasar pelaku lapangan—masyarakat kecil yang dibayar untuk membakar—sementara aktor intelektual maupun korporasi di balik kepemilikan lahan tersebut lolos dari jerat hukum yang berat.
Untuk memutus rantai tragedi tahunan ini, diperlukan langkah konkret dan keberanian politik, penegakan Hukum Tanpa Pandang Bulu. Pemerintah dan aparat penegak hukum harus berani menindak tegas korporasi yang terbukti melanggar,

termasuk pencabutan izin usaha dan kewajiban restorasi lahan.

Restorasi Lahan Gambut: Ekosistem gambut yang rusak harus terus dibasahi kembali (rewetting) dan direhabilitasi agar tidak mudah terbakar saat musim kemarau.
Insentif Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB): Memberikan edukasi, bantuan teknologi, dan insentif ekonomi bagi petani lokal agar dapat mengolah lahan tanpa menggunakan api.

Karhutla bukan sekadar bencana ekologi, melainkan ujian bagi komitmen negara dalam melindungi hak warga negara atas lingkungan yang bersih dan sehat. Selama pembakaran hutan masih dianggap sebagai solusi ekonomi yang lumrah dan penegakan hukum masih tebang pilih, maka selama itu pula kita akan terus tersiksa di bawah bayang-bayang kabut asap. Sudah saatnya kita berhenti menganggap Karhutla sebagai “takdir musim kemarau” dan mulai menuntaskannya dari akar permasalahan.

 

Sumber referensi:

  1. Data Kebijakan dan Regulasi Pemerintah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) / SiPongi: Sistem pemantauan kebakaran hutan dan lahan nasional yang menyajikan data titik panas (hotspot) serta luas akumulasi lahan yang terbakar setiap tahunnya.
    Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan beserta peraturan perundang-undangan tururannya mengenai larangan pembukaan lahan dengan cara membakar serta sanksi pidana/perdata bagi korporasi pelanggar.
    Peraturan Pemerintah (PP) No. 57 Tahun 2016 tentang Perubahan atas PP No. 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (landasan hukum restorasi gambut).
  2. Jurnal Akademik & Riset Pakar Ekologi
    Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati (SITH) Institut Teknologi Bandung (ITB): Kajian ilmiah oleh para pakar ekologi (seperti Dr. Elham Sumarga) mengenai karakteristik subsurface smoldering (api bawah tanah) pada lahan gambut terdegradasi yang memicu pelepasan emisi karbon masif dan kabut asap lintas batas (cross-border haze).
    Studi Geografi & Lingkungan (Universitas Pendidikan Indonesia / lembaga riset terkait): Analisis spasial-ekologis mengenai dampak fragmentasi habitat flora/fauna endemik akibat Karhutla.
  3. Laporan Investigasi Organisasi Lingkungan (NGO)
    Greenpeace Indonesia & WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia): Laporan berkala terkait investigasi krisis Karhutla yang menyoroti korelasi antara konsesi lahan korporasi (sawit dan bubur kertas) dengan titik-titik kebakaran, serta evaluasi terhadap efektivitas penegakan hukum dan perlindungan ekosistem gambut.
  4. Publikasi Internasional & Klimatologi
    Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) / Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC): Laporan data meteorologi terkait pengaruh anomali iklim (seperti siklus El Niño) terhadap tingkat kekeringan ekstrem dan kerentanan kawasan hutan/lahan di Indonesia.

Karhutla: Tragedi Tahunan Dan Pertanyaan Komitmen Kita

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *