Ustaz Mustofa Ainul Umam Paparkan Sejarah Zionisme dalam Aksi Persatuan Al-Quds di Kairo

 

ksmrmesir.org — Minggu (8/3), Indonesian Al-Qur’an Center (IAC) berhasil menyelenggarakan kegiatan bertajuk “Aksi Persatuan Al-Quds: From the River to the Sea, Palestine Will Be Free” yang berlangsung di Golden Hall, Nadi Sikka, Kairo. Acara ini menghadirkan pemateri Ustaz Mustofa Ainul Umam, Lc.

 

Kegiatan tersebut diadakan sebagai ruang diskusi dan refleksi bersama mengenai isu Al-Quds dan Palestina, sekaligus mempererat solidaritas di kalangan peserta yang hadir.

 

Segmen diskusi dibuka oleh Ust. Mustofa Ainul Umam, Lc. sebagai pembicara pertama yang memaparkan sejarah munculnya Zionisme serta dinamika politik yang melatarbelakanginya.

 

Dalam pemaparannya, ia menjelaskan bahwa Zionisme muncul pada abad ke-19 sebagai sebuah paham imperialisme yang kemudian berkembang menjadi gerakan politik modern yang bersifat sekuler radikal dan berasaskan negara, meskipun tetap berkaitan dengan keyakinan keagamaan Yahudi mengenai wilayah Palestina sebagai tanah yang dijanjikan.

 

Ia menjelaskan bahwa sejak awal terdapat perbedaan pandangan di kalangan komunitas Yahudi terkait gagasan tersebut. Kelompok Yahudi Ortodoks menolak pendekatan politik Zionisme, di antaranya tokoh rabi Yahudi, Maimonides, yang menilai bahwa kembalinya bangsa Yahudi ke tanah tersebut seharusnya berada di bawah pimpinan Messiah sebagai juru selamat. Sementara itu, kelompok lain mendukung gagasan migrasi bangsa Yahudi ke Palestina sebagai kewajiban yang harus segera dilakukan oleh setiap individu Yahudi.

 

Perdebatan ini, menurutnya, juga berkaitan dengan perbedaan penafsiran terhadap teks-teks keagamaan seperti Old Testament, yang sering dijadikan rujukan dalam narasi tentang tanah yang dijanjikan.

 

Ide tentang kembalinya bangsa Yahudi ke Palestina juga pernah muncul di kalangan Kristen Protestan Evangelis di Eropa sejak abad ke-17. Dukungan teologis ini kemudian memengaruhi sebagian elite politik Barat.

 

Dalam pemaparannya, Ustaz Mustofa juga menekankan bahwa gerakan politik Zionisme Yahudi merupakan gerakan sekuler, bukan gerakan yang bersifat agamis atau spiritual. Motivasinya bersifat nasionalis dan berorientasi pada kepentingan kelompok.

 

Hal ini, menurutnya, didasari oleh gagasan tokoh Zionisme modern, Theodor Herzl, melalui karyanya The Jewish State, yang mengusulkan pembentukan negara bagi orang-orang Yahudi dengan sistem politik sekuler dan demokratis. Menurutnya, gagasan tersebut juga berupaya menarik simpati umat Yahudi di seluruh dunia dengan narasi mengenai tanah leluhur serta dukungan dari berbagai kekuatan besar di dunia Barat, seperti Inggris dan Amerika Serikat.

 

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa Theodor Herzl pada masa itu melakukan berbagai upaya diplomasi untuk memperoleh dukungan politik internasional. Di antaranya dengan menjalin komunikasi dengan Kaisar Wilhelm II serta mengajukan permohonan langsung kepada Abdul Hamid II yang saat itu memerintah wilayah Palestina sebagai bagian dari Kesultanan Utsmaniyah. Namun, upaya tersebut tidak berhasil memperoleh dukungan yang diharapkan.

 

Perkembangan penting kemudian terjadi pada tahun 1917 ketika pemerintah Inggris mengeluarkan Balfour Declaration yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Inggris, Arthur Balfour, yang menyatakan dukungan pemerintah Inggris terhadap pembentukan “tanah air bagi bangsa Yahudi” di Palestina.

Kebijakan tersebut menimbulkan perdebatan bahkan di parlemen Inggris, termasuk dari sejumlah tokoh Yahudi yang menolak proyek Zionisme. Dalam penjelasannya, ia menyebut deklarasi tersebut sebagai salah satu titik penting yang memengaruhi perkembangan politik di Palestina pada awal abad ke-20.

 

Sebagian analis menilai bahwa dukungan Inggris tidak hanya didorong oleh faktor ideologis, tetapi juga kepentingan geopolitik. Pada masa itu Inggris merupakan kekuatan imperialis besar yang ingin menjaga pengaruhnya di Timur Tengah serta mencegah munculnya gerakan revolusioner di kawasan tersebut.

 

Selain itu, meningkatnya imigrasi Yahudi dari Eropa juga menjadi salah satu faktor yang mendorong munculnya solusi politik berupa pembentukan tanah air bagi bangsa Yahudi.

 

Setelah Perang Dunia II, menurutnya, pengaruh Inggris dalam isu Palestina berangsur berkurang dan kemudian digantikan oleh Amerika Serikat yang semakin dominan dalam politik global. Ia menilai perubahan ini dipengaruhi oleh meningkatnya kekuatan politik dan militer Amerika Serikat pascaperang.

 

Presiden Amerika Serikat saat itu, Harry S. Truman, menjadi salah satu tokoh yang mendukung pembentukan negara Israel. Dukungan Amerika Serikat kemudian terus berlanjut hingga saat ini, baik dalam bentuk bantuan politik, ekonomi, maupun militer.

 

Menurutnya, keuntungan yang diperoleh Amerika sebagai negara imperialis dengan orientasi hegemonisme global sejalan dengan berdirinya negara sekutu Zionis sehingga memberikan pengaruh besar terhadap politik di kawasan Timur Tengah.

 

Salah satu bukti eratnya hubungan Amerika Serikat dengan Israel, menurutnya, dapat dilihat dari pernyataan Presiden Amerika Serikat Richard Nixon yang menyatakan bahwa “segala sesuatu yang baik bagi kepentingan Israel juga baik bagi kepentingan Amerika.”

 

Ia juga menyebutkan bahwa data-data faktual menunjukkan bahwa sejak 7 Oktober 2023 hingga saat ini Amerika Serikat telah mengucurkan dana setara sekitar Rp352 triliun untuk mendukung persenjataan Israel.

 

Sebagai kesimpulan, ia menyatakan bahwa bertahannya negara Zionis Israel hingga saat ini tidak terlepas dari dukungan besar negara-negara imperialis.

 

Ia juga mengutip pandangan Prof. Noam Chomsky dalam bukunya Hegemony or Survival, yang menyebut bahwa organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pun tidak sepenuhnya lepas dari pengaruh kekuatan besar, khususnya Amerika Serikat, dalam dinamika politik global.

 

Paparan tersebut menjadi pembuka diskusi yang bertujuan memberikan gambaran mengenai latar belakang sejarah Zionisme serta keterkaitannya dengan Board of Peace (BoP), yang juga dinilai sebagai bagian dari dinamika politik global yang turut memengaruhi perkembangan konflik di kawasan tersebut hingga saat ini.

 

Reporter: Muhammad Iltizam Bilhaq
Editor: Yahyo Lincoln